Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di wilayah tersebut.
Inisiatif ini diambil sebagai respons terhadap insiden keracunan makanan yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua SPPG mengikuti prosedur operasional standar (SOP) dalam proses penyediaan makanan.
Trenggono, Wakil Kepala BGN, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk memperkuat pengawasan serta memastikan bahwa perbaikan dalam tata kelola yang telah dilakukan sejak kepemimpinan baru dapat berjalan dengan konsisten di seluruh SPPG.
“Semenjak ada kepemimpinan yang baru, kami berusaha maksimal untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan dapur-dapur ini berfungsi dengan baik. Namun, di antara semua, ada satu atau dua yang mungkin tidak mematuhi SOP dalam proses penyediaan makanan. Ini yang perlu terus kita evaluasi,” ujar Trenggono dalam pernyataannya.
Saat ini, terdapat 59 orang yang masih menjalani perawatan, tetapi kondisinya menunjukkan perbaikan yang signifikan. “Saat ini, 59 orang masih dirawat dan semuanya dalam proses pemulihan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Trenggono menegaskan bahwa BGN tidak akan mentolerir SPPG yang hasil evaluasinya menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi standar keamanan dalam penyediaan makanan.
“SPPG yang tidak memenuhi syarat akan disuspend. Jika kondisi dapurnya buruk, maka suspensinya akan bersifat permanen. Ini adalah komitmen kami di BGN,” tegasnya dengan tegas.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti evaluasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh SPPG di wilayahnya. Pemeriksaan ini akan dilakukan bersama tim dari pemerintah daerah serta lintas sektor untuk memastikan kesiapan dan kondisi dapur.
“Kabupaten Pati memiliki sekitar 172 dapur. Kami pastikan bahwa minggu depan kami akan melakukan inspeksi langsung ke setiap SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur dalam melayani penerima manfaat,” ungkap Chandra.
Menurutnya, pemeriksaan ini tidak hanya akan fokus pada kondisi fisik dapur, tetapi juga kemampuan masing-masing SPPG dalam melayani jumlah penerima manfaat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kapasitas dapur sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang harus dilayani.
