Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan kritiknya terhadap rencana penerapan sistem war tiket atau penjualan tiket untuk keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci.
Cak Imin menegaskan bahwa skema tersebut berpotensi mengganggu sistem antrian yang telah ada dan berjalan selama bertahun-tahun.
Ia menilai efektivitas kebijakan ini masih sangat dipertanyakan, terutama berkaitan dengan nasib calon jemaah yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat.
“Saya belum melihat itu efektif, karena sistem antrian sudah berjalan lama dan orang-orang sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama. Jangan sampai harapan mereka yang telah menunggu bertahun-tahun menjadi pupus,” ungkap Cak Imin saat berbicara dengan wartawan pada 11 April 2026.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru agar tidak merugikan calon jemaah yang dekat dengan waktu keberangkatan mereka.
Cak Imin juga menyoroti kondisi para calon jemaah yang sudah menunggu selama bertahun-tahun.
“Saya kira masih banyak orang yang sudah antre selama 5 tahun, itu sangat disayangkan. Terlebih lagi, bagi mereka yang hanya tinggal 2 tahun lagi, apa nasib mereka?” tambahnya.
Muhaimin juga berpendapat bahwa wacana ini masih terlalu prematur untuk direalisasikan. Ia menekankan bahwa ide mengenai “war ticket” belum mendesak dan masih sebatas gagasan awal.
“Itu masih wacana dan jauh dari realisasi. Mungkin saja suatu hari bisa diterapkan, tetapi saat ini masih jauh,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI tengah melakukan kajian terkait terobosan untuk mengatasi masalah antrian haji yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Salah satu gagasan yang muncul adalah penerapan mekanisme “War Tiket” yang memungkinkan pendaftaran langsung tanpa harus antre panjang, mirip dengan sistem pemberangkatan haji di masa lalu.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa ide ini muncul dari pemikiran progresif di dalam Kementerian, termasuk dari Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Tujuannya adalah untuk mencari solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.
“Muncul pertanyaan apakah antrean yang begitu panjang masih diperlukan? Apakah kita tidak perlu memikirkan cara untuk kembali ke sistem sebelum adanya BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrean,” ungkap Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj di Tangerang, Banten pada 8 April 2026.