Pengendalian informasi di China kini telah berkembang melampaui sekadar pemblokiran situs web atau penghapusan konten tertentu. Seiring waktu, pemerintah China telah merancang sistem yang lebih komprehensif untuk mengontrol proses produksi, distribusi, dan pemahaman informasi di kalangan masyarakat.
Selama beberapa tahun, Great Firewall telah menjadi simbol utama dari pembatasan akses internet di negeri tirai bambu ini. Namun, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, mekanisme pengawasan informasi telah meluas, mencakup pengaruh terhadap media pemerintah, platform digital, regulasi, pendidikan, serta pengelolaan opini publik.
Laporan dari Komisi Ekonomi dan Keamanan AS-China (USCC) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah China kini semakin berorientasi pada langkah proaktif dalam membentuk opini publik. Ini berarti bahwa pengendalian tidak hanya dilakukan melalui penghapusan konten yang dianggap problematik, tetapi juga dengan memperkuat narasi yang sejalan dengan kepentingan negara.
Perubahan ini mengangkat pertanyaan yang lebih rumit mengenai kebebasan informasi di China. Sebab, isu yang muncul bukan sekadar tentang ketersediaan atau penghapusan informasi, melainkan juga informasi mana yang mendapatkan perhatian lebih besar dan bagaimana suatu peristiwa disampaikan kepada publik.
USCC mencatat adanya dorongan untuk menerapkan pendekatan seperti panduan opini publik serta penyebaran propaganda yang positif. Regulasi yang membebankan tanggung jawab kepada platform dan penyedia layanan internet atas konten dapat mendorong munculnya praktik penyensoran mandiri di kalangan mereka.
Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai sektor, termasuk bidang budaya. Undang-Undang Pendidikan Patriotik China yang berlaku sejak 1 Januari 2024 telah memperluas ruang lingkup pendidikan patriotik ke aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti sastra, film, musik, teater, dan konten daring.
Dengan adanya regulasi tersebut, karya-karya budaya tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber hiburan semata. Dalam konteks tertentu, karya tersebut dapat dimaknai dalam kerangka narasi sejarah dan identitas nasional yang dipromosikan oleh pemerintah.
Perdebatan mengenai pengendalian informasi kembali mencuat setelah banjir besar melanda wilayah perbatasan China-Nepal pada Agustus 2026. Banjir yang disebabkan oleh runtuhnya gletser ini mengakibatkan dampak besar di kawasan Gyirong di Tibet.
Sejumlah laporan dari media internasional mengungkapkan bahwa akses bagi jurnalis asing ke daerah yang terkena dampak sangat terbatas, sementara informasi yang diunggah oleh warga setempat mengenai bencana tersebut juga mengalami pembatasan yang signifikan.