Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan kesiapan lembaga legislatif untuk menerima aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengingatkan para peserta demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di depan kompleks parlemen Jakarta untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Puan berharap agar demonstrasi tersebut tidak menimbulkan kerusuhan. Ia menekankan pentingnya bagi para peserta untuk menjaga suasana agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan lancar dan produktif.
“Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan dan aspirasi sangat kami hargai, dan kami akan dengan terbuka menerima hal tersebut di gedung DPR,” ujar Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Ia memastikan bahwa DPR terbuka untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) secara bergantian siap untuk bertemu dengan masyarakat yang ingin beraudiensi.
“Pimpinan DPR bisa saja menemui peserta aksi demo. Hari ini, kami juga sudah bertemu dengan beberapa perwakilan masyarakat yang mengajukan permohonan untuk bertemu,” jelasnya.
Salah satu pertemuan yang telah berlangsung adalah dengan Komisi III DPR RI, yang menerima aspirasi dari sejumlah akademisi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengadakan audiensi dengan perwakilan guru honorer dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (Fagri) dan karyawan PT Pos Indonesia, guna mendorong kepastian pembayaran gaji yang sering terlambat.
“Secara bergantian, kami berusaha menemui masyarakat yang ingin bertemu dengan kami,” ungkap Puan.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengumumkan bahwa aksi demonstrasi yang akan dilakukan di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus, akan berlangsung dengan damai dan fokus pada dua tuntutan utama terkait pemberantasan korupsi.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengemukakan dua tuntutan tersebut, yaitu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.
“Kedatangan kami ke Jakarta ini tidak bermaksud untuk menciptakan kerusuhan. Kami mendukung gerakan rekan-rekan di Jabodetabek yang juga akan melaksanakan aksi pada 27 Agustus,” tegas Botok saat dijumpai di Jakarta, Rabu.
