Jakarta – Masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Sepanjang tahun 2025, sejumlah kasus intoleransi dan pelanggaran hak beragama terus terdeteksi di berbagai wilayah. Meskipun secara kuantitatif tampak terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, banyak kalangan berpendapat bahwa situasi ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Laporan mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sepanjang 2025 menunjukkan bahwa pola pelanggaran yang terjadi masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah toleransi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas agama belum sepenuhnya teratasi.
Keadaan ini mencerminkan kelemahan komitmen negara dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat.
“Ini adalah bukti nyata bahwa negara belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjamin stabilitas nasional melalui pemeliharaan toleransi antar umat beragama,” ungkap Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, saat memaparkan laporan KBB 2025 di Jakarta pada 10 Maret 2026.
Sepanjang tahun 2025, terdapat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang tercatat, dengan total 331 tindakan terkait kasus tersebut. Meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan, penurunan angka tersebut dianggap belum mencerminkan perbaikan yang substansial.
Dari keseluruhan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2025, sebanyak 128 tindakan dilakukan oleh pihak negara, sedangkan 197 tindakan lainnya berasal dari aktor non-negara seperti kelompok masyarakat atau organisasi tertentu.
Menurut Halili, tingginya jumlah pelanggaran yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari adanya regulasi yang masih dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama.
“Salah satu faktor yang menjadi pemicu kontekstual tingginya angka pelanggaran KBB secara konsisten dalam lima tahun terakhir adalah keberadaan regulasi yang diskriminatif dan intoleran yang menargetkan kelompok minoritas seperti umat Kristiani dan Katolik, serta Jemaat Ahmadiyah. Regulasi ini terus dipertahankan untuk membatasi ruang gerak kelompok minoritas dalam menjalankan ajaran dan ritual keagamaan mereka. Regulasi yang ada juga digunakan sebagai alat legitimasi bagi kelompok intoleran untuk melakukan tindakan diskriminasi,” jelasnya.
Selain tingginya angka pelanggaran, laporan tersebut juga menyoroti beberapa tren penting yang terjadi sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah meningkatnya proporsi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara.
Meningkatnya tindakan intoleransi ini menunjukkan bahwa permasalahan kebebasan beragama di Indonesia masih memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah serta masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan toleran bagi semua pemeluk agama.
Dengan adanya data tersebut, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mereformasi regulasi yang ada, agar tidak lagi menjadi penghalang bagi kebebasan beragama. Tindakan ini tidak hanya akan meningkatkan kondisi kebebasan beragama di Indonesia, tetapi juga akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan nasional.
Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat krusial dalam mendorong perubahan positif. Mereka dapat berperan sebagai pengawas dan advokat yang memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama bagi semua individu, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok minoritas.
Diharapkan, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih toleran dan inklusif, di mana setiap orang dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penganiayaan.
Kesadaran akan pentingnya toleransi antar umat beragama harus ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Dengan cara ini, generasi mendatang diharapkan dapat lebih memahami dan menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan rasa saling menghormati.
Pada akhirnya, kebebasan beragama di Indonesia bukan hanya sekadar sebuah hak, tetapi juga merupakan pilar penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih damai bagi semua.
