Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil simulasi ekonomi yang dilakukan oleh timnya. Simulasi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap stabil dalam tiga bulan mendatang.
Walaupun demikian, sesuai dengan instruksi dari Presiden, pemerintah telah merumuskan beberapa skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi jika ketegangan geopolitik berlanjut lebih lama dari yang diperkirakan.
“Berdasarkan simulasi menyeluruh yang kami laksanakan, kondisi ekonomi kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat terjaga dan aman. Fundamental ekonomi kita tetap kuat,” ungkap Luhut dalam keterangan tertulis yang dirilis di Jakarta, pada Rabu, 22 April 2026.
Dia menambahkan bahwa salah satu fokus utama dari langkah-langkah antisipatif yang direncanakan adalah mengurangi risiko lonjakan harga energi, terutama terkait dengan pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
DEN juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran rantai pasok untuk komoditas strategis, seperti sulfur, yang sangat vital bagi keberlanjutan program hilirisasi industri nikel serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika yang terjadi di pasar global.
Dari sisi ketahanan fiskal, pemerintah memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dalam koridor yang sehat dan terkendali. Defisit fiskal akan dijaga ketat di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melalui langkah-langkah efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas ekspor unggulan, seperti batu bara dan kelapa sawit.
“Masyarakat dan para pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir; APBN kita masih sangat terkendali. Defisit akan dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja yang cermat dan memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat pendapatan negara,” tegasnya.
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di sektor riil, pemerintah berencana untuk mempercepat proses deregulasi sebagai stimulus non-fiskal. Penyelesaian hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas utama agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang dinamis.
Lebih lanjut, pemerintah memandang situasi geopolitik ini bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang strategis. Luhut juga menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan transformasi digital dalam pemerintahan (GovTech) serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center untuk memanfaatkan potensi pergeseran arus modal global.