Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, baru-baru ini menyampaikan pandangannya yang kontroversial dengan menyatakan bahwa dia merasa seperti ‘pemilik’ Masjid Al Aqsa yang terletak di Kota Tua Yerusalem. Dalam pernyataan yang dibuat pada hari Minggu, 12 April, Ben Gvir berusaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi jamaah Yahudi ke lokasi yang dianggap suci ini.
Pernyataan yang diungkapkan Ben Gvir menjadi sorotan publik setelah ia melakukan penggerebekan di Al Aqsa, beberapa hari setelah Israel membuka kembali akses untuk masyarakat Palestina setelah penutupan lebih dari sebulan.
“Sekarang saya merasa seperti pemilik di tempat ini. Masih banyak yang perlu dilakukan dan banyak yang harus diperbaiki. Saya terus mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil langkah lebih lanjut. Kita harus maju ke tingkat yang lebih tinggi,” ungkapnya dalam sebuah video yang diambil di lokasi tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Middle East Eye pada hari Senin, 13 April 2026.
Komentar Ben Gvir ini muncul di tengah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kehadiran Yahudi di kompleks tersebut, sekaligus membatasi akses bagi warga Palestina yang ingin beribadah di sana.
Sebagai informasi, Israel telah membuka kembali Masjid Al Aqsa setelah penutupan yang berlangsung lebih dari 40 hari. Penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat warga Palestina tidak bisa mengunjungi masjid selama bulan Ramadan, Idul Fitri, serta Salat Jumat.
Otoritas Israel juga mengizinkan kelompok ultranasionalis untuk memasuki kompleks Al Aqsa setiap hari, dengan durasi kunjungan yang diperpanjang.
Masjid Al-Aqsa diatur oleh kesepakatan yang dikenal sebagai Status Quo, yang merupakan pengaturan internasional yang mengakui karakter Islam dari situs tersebut dan memberikan otoritas Muslim kendali atas akses, ibadah, serta perawatannya. Sesuai dengan kesepakatan sensitif ini, umat Yahudi diperbolehkan berkunjung, tetapi tidak diizinkan untuk melakukan ibadah di dalamnya.
Namun, Israel telah lama melanggar kesepakatan tersebut, termasuk dengan membiarkan penggerebekan dan pelaksanaan kegiatan ibadah oleh kelompok ultranasionalis di kompleks tersebut tanpa persetujuan dari pihak Palestina.
Kunjungan yang berulang kali ini memicu kekhawatiran bahwa Israel berpotensi mengubah aturan yang telah lama berlaku, seperti menambah ruang bagi umat Yahudi untuk beribadah atau memperpanjang waktu khusus bagi mereka di kompleks tersebut.
