Militer Israel baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada masyarakat Iran untuk tidak menggunakan kereta api atau mendekati jalur rel kereta. Peringatan tersebut tampaknya menjadi sinyal bahwa serangan terhadap fasilitas sipil mungkin akan terjadi sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berkenaan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz.
“Kami dengan hormat meminta Anda untuk tidak menggunakan kereta api atau beraktivitas di dekat jalur kereta di seluruh Iran hingga pukul 21.00 waktu setempat [00.30 WIB]. Hal ini demi keselamatan Anda, karena berada di dekat rel kereta bisa membahayakan nyawa,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh militer Israel melalui akun X mereka, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera pada Selasa, 7 April 2026.
Ancaman dari Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia akan mengambil tindakan militer, termasuk membombardir jembatan dan pembangkit listrik di Iran, jika negara tersebut tidak membuka kembali Selat Hormuz pada Selasa pukul 20.00 waktu setempat (Rabu, 07.00 WIB).
Menanggapi ancaman tersebut, Iran memberikan peringatan balasan yang menegaskan bahwa mereka akan melakukan tindakan yang menghancurkan jika infrastruktur sipil mereka diserang.
Sebelumnya, militer Israel telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan serangkaian serangan udara yang menyasar berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Iran, termasuk di ibu kota, Teheran.
Menurut berita dari kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, salah satu gedung tempat tinggal di pusat Teheran menjadi target serangan terbaru, dan sinagoga yang berlokasi di dekatnya juga mengalami kerusakan parah.
Pada hari Senin, pasukan Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas petrokimia yang terletak di sisi Iran dari ladang gas South Pars, yang juga berbagi dengan Qatar.
Sejak dimulainya konflik ini lebih dari lima minggu yang lalu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan bahwa setidaknya 2.076 orang di Iran telah kehilangan nyawa akibat serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara pada Selasa mengenai resolusi yang telah diperbarui, yang menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali. Namun, resolusi ini jauh dari harapan awal negara-negara Teluk yang menginginkan izin untuk menggunakan kekuatan militer.
Draft resolusi yang diperoleh AFP pada hari Senin tidak lagi mencantumkan otorisasi penggunaan kekuatan, baik untuk tujuan ofensif maupun defensif. Akan tetapi, Rusia, sebagai sekutu lama Iran, serta China, masih memiliki kekuatan untuk memveto teks tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan pemungutan suara yang direncanakan pada Jumat lalu harus ditunda.