Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dengan tegas membantah semua tuduhan yang mengaitkannya dengan persekongkolan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem saat hadir sebagai saksi utama dalam persidangan di pengadilan pada Selasa, 10 Maret 2026. Di hadapan majelis hakim, Nadiem menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam pertemuan rahasia ataupun konspirasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan perangkat pendidikan ini.
Ia menjelaskan bahwa tuduhan mengenai persekongkolan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP tidak didukung oleh bukti yang konkret dan jelas.
“Sama sekali tidak ada. Tidak ada pertemuan rahasia selama masa COVID-19 untuk melakukan persekongkolan ini. Jadi, jika ada yang menyebutkan adanya komplotan, mana buktinya? Saya sendiri bingung,” ungkap Nadiem pada saat persidangan.
Nadiem juga menguraikan bahwa selama masa jabatannya sebagai menteri, fokus utamanya adalah mendorong transformasi digital dalam ekosistem pendidikan, dengan penekanan pada penguatan perangkat lunak, bukan pada pengadaan perangkat keras.
Ia menegaskan bahwa proses pengadaan, termasuk penentuan spesifikasi sistem operasi perangkat, tidak ditentukan di tingkat menteri. Menurutnya, kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat teknis di tingkat direktorat jenderal.
Dalam keterangannya, Nadiem juga menjelaskan pembentukan tim teknologi di kementerian, yang ditujukan untuk mempercepat transformasi digital dalam pendidikan, sejalan dengan arahan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2020.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah profesional di bidang teknologi telah direkrut dengan semangat pengabdian. Menariknya, beberapa di antara mereka rela menerima pemotongan gaji yang signifikan, hingga hampir setengah dari penghasilan sebelumnya, demi berkontribusi kepada pemerintah.
“Saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak muda ini bergabung untuk mengabdi kepada negara. Buktinya, mereka rela mengorbankan hampir setengah gaji mereka untuk membantu negara kita,” tegasnya.
Di dalam persidangan, Nadiem juga memberikan klarifikasi mengenai tiga poin percakapan WhatsApp yang digunakan jaksa sebagai bagian dari dakwaan.
Pernyataan “remove humans and replace with software” menurut Nadiem, lebih merujuk pada upaya untuk mengotomatisasi proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga menjadi lebih efisien. Ia memberikan contoh penerapan sistem digital dalam aplikasi ARKAS dan MARKAS.
Sedangkan untuk frasa “find internal change agents and empower them”, Nadiem menjelaskan bahwa itu adalah upaya untuk mencari pegawai yang memiliki integritas di dalam kementerian untuk diberikan tanggung jawab dalam proyek perubahan yang sedang berlangsung.
