Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di tanah air telah berkurang menjadi 8,07 persen per Maret 2026. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 22,93 juta orang selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa penurunan tersebut mencerminkan berkurangnya sekitar 920 ribu orang jika dibandingkan dengan data pada Maret 2025, yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pemerintah terus memperkuat berbagai inisiatif untuk mengatasi kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Kurnia dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Selain penurunan tingkat kemiskinan, angka kemiskinan ekstrem juga menunjukkan perbaikan. Dalam periode antara 2021 hingga 2025, tingkat kemiskinan menurun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen, sementara kemiskinan ekstrem berkurang dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.
Pada periode yang sama, ketimpangan sosial yang diukur melalui rasio Gini juga mengalami perbaikan, dengan penurunan dari 0,384 menjadi 0,375. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat semakin merata.
Pemerintah telah mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berbasis data terpadu. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan serta memperkuat kemampuan keluarga agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga berfokus pada perlindungan daya beli pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini direncanakan menjangkau sekitar 17 juta pekerja yang memenuhi kriteria pada tahun 2025, dengan nilai bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya mencapai Rp600.000 yang akan dibayarkan sekaligus.
Pemerintah juga memperluas kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi. Target program ini adalah menjangkau 100.000 peserta pada tahun 2025, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 150.000 peserta pada tahun 2026.
Evaluasi terhadap program magang yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 30 persen peserta menerima tawaran untuk melanjutkan pekerjaan dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia industri, dan membuka lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil.
Dalam upaya mengukur kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga menerapkan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator pembangunan yang ditargetkan mencapai 0,56 pada tahun 2025. Indikator ini berfungsi untuk menilai kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.