Polda Sumatera Selatan kini fokus pada penanganan peredaran narkoba di lapas, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sumsel. Sinergi ini bertujuan untuk mengatasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul dari lembaga pemasyarakatan.
Inisiatif ini ditegaskan dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan di Mapolda Sumsel pada Kamis, 26 Februari, yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho.
Menurut data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, terdapat sekitar 15.000 narapidana di Sumatera Selatan, dengan lebih dari setengahnya adalah pelanggar hukum terkait narkoba.
Angka ini menjadi perhatian utama bagi kedua institusi, mengingat jaringan peredaran narkoba yang diatur dari dalam lapas masih merupakan ancaman signifikan bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, evaluasi juga dilakukan terkait penanganan insiden kerusuhan yang terjadi di Lapas Musi Rawas. Polda Sumsel dan Polres setempat sebelumnya telah mengambil langkah-langkah cepat untuk pengamanan situasi tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, narapidana yang terlibat dalam kerusuhan tersebut telah dipindahkan ke Nusakambangan untuk mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut.
Aksi ini mencerminkan pola respons yang terintegrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan dalam menjaga keamanan wilayah.
Kapolda Sumsel menekankan bahwa tantangan keamanan saat ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. Selain ancaman peredaran narkoba, ia juga menyoroti bahaya kejahatan siber, polarisasi sosial melalui media digital, serta pentingnya profesionalisme dalam penegakan hukum.
Kapolda berharap bahwa penguatan koordinasi dan pengawasan internal dapat mencegah terulangnya insiden serupa di wilayah lain di Indonesia.
Forum ini juga membahas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya mengenai pidana kerja sosial yang memperluas peran Balai Pemasyarakatan dalam rehabilitasi narapidana.
Koordinasi antar institusi dianggap sangat penting agar kebijakan tersebut tidak menciptakan celah dalam pengawasan, sekaligus menurunkan angka residivisme dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.
Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Sinergi dengan Kemenkumham sangat penting, terutama dalam mencegah potensi gangguan keamanan yang bersumber dari lembaga pemasyarakatan, termasuk peredaran narkoba yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pertemuan berjalan dengan tertib dan kondusif, di mana kedua pihak sepakat untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan sebagai bagian dari sistem pengamanan yang terpadu di Sumatera Selatan.
