Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan produk yang sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen.
Dadan menjelaskan bahwa seluruh unit motor listrik ini diproduksi di pabrik yang terletak di Citeureup, Jawa Barat, memastikan kualitas dan ketahanan produk lokal.
“Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung operasional program kami, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan industri nasional melalui pemanfaatan produk lokal yang memiliki TKDN yang signifikan,” kata Dadan dalam pernyataan resmi di Jakarta, pada hari Kamis.
Saat ini, semua kendaraan tersebut masih berada dalam proses penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum akhirnya didistribusikan kepada pengguna di lapangan. Proses distribusi akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di masing-masing daerah.
“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan bahwa seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu untuk menjamin penggunaan yang tertib, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam sebuah pertemuan menjelang taklimat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 9 April, Dadan menyatakan bahwa pengadaan sekitar 20 ribu motor ditujukan untuk kepala SPPG yang beroperasi di daerah dengan akses transportasi yang sulit.
Ia mengungkapkan bahwa pengadaan motor ini merupakan bagian dari perencanaan untuk tahun 2025, dengan total realisasi sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang dipesan.
“Kami akan melakukan distribusi nanti untuk operasional semua personel yang bekerja di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” tegas Dadan.
Saat ditanya oleh wartawan mengenai urgensi pengadaan motor untuk kepala SPPG, ia menjelaskan bahwa penggunaan motor ini sangat penting untuk memastikan kelancaran penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terkendala akses transportasi.
