Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus menyusun dan merancang skema insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan efisiensi dan sasaran yang tepat.
Kepala BGN, Sudaryono, menekankan bahwa tujuan dari penataan skema ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran MBG dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menyediakan makanan bergizi dan berkualitas bagi semua penerima manfaat. Penataan ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas yang berlaku bagi para mitra.
“Esensi dari upaya ini adalah efisiensi. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dalam APBN dikelola dengan baik dan dikonversi menjadi MBG dengan tepat,” tegasnya dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Sudaryono menjelaskan bahwa desain skema insentif harus proporsional, dengan mempertimbangkan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, dan besaran investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Hal ini penting agar tidak terjadi pembayaran yang berlebihan ketika kapasitas penerima manfaat suatu dapur tidak sebanding dengan jumlah insentif yang diterima.
“Dengan insentif sebesar Rp2.000, terdapat jaminan keuntungan. Kami tidak ingin mitra mengalami kerugian, tetapi juga tidak bisa mendapatkan keuntungan yang berlebihan,” tambahnya.
Menurut Sudaryono, Program MBG memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan cepat. MBG adalah layanan rutin yang dilaksanakan setiap hari, sehingga keberlanjutan menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan kemitraan.
“MBG adalah program yang bersifat utilitas dan berlangsung secara rutin. Namun, keuntungan yang diperoleh tidaklah besar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BGN tetap menghargai setiap investasi yang telah dikeluarkan oleh mitra untuk mendukung pelaksanaan MBG. Namun, kerjasama dalam program ini harus berjalan dengan sehat dan adil. Kepentingan mitra akan diperhatikan, tetapi pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan tanggung jawab.
“Saya selaku kepala badan berkomitmen untuk berlaku adil. Mitra adalah partner kami, yang telah mengeluarkan biaya dan membangun dapur. Kami pastikan perlakuan yang adil, tetapi perlu diingat, tidak mungkin ada kerugian, namun juga tidak dapat ada keuntungan yang berlebihan,” pungkasnya.