Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjalani dua tahun kepemimpinan pada 20 Oktober 2026. Dalam periode ini, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Pada tahun 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah berhasil direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp16,9 triliun, angka ini melebihi target awal yang ditetapkan yaitu 10.440 sekolah. Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan target revitalisasi sebanyak 51.744 sekolah, dengan harapan semua kegiatan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Program ini juga melibatkan sekitar 1,1 juta pekerja melalui skema swakelola, sebagaimana diungkapkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pembelajaran, agar proses belajar menjadi lebih interaktif, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Selama periode 2025 hingga 2026, digitalisasi pendidikan telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan, memberikan manfaat bagi lebih dari 51 juta siswa di 38 provinsi. Pada tahun 2026, pemerintah berencana untuk memperluas dukungan dengan memberikan bantuan perangkat digital ke 247.512 sekolah, penyediaan listrik untuk 227.365 sekolah, serta akses internet bagi 10.121 satuan pendidikan. Selain itu, pelatihan juga akan diberikan kepada 30.750 pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan kualitas pengajaran tetap terjaga.
Di samping itu, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan jumlah tunjangan, perluasan penerima insentif, serta penyederhanaan mekanisme penyaluran.
Pada tahun 2025, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk guru non-ASN mengalami kenaikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Tak hanya itu, jumlah penerima insentif untuk guru non-ASN juga diperluas dari 58.862 menjadi 365.542 guru, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung tenaga pendidik.
Hingga 28 September 2026, penyaluran berbagai tunjangan bagi guru non-ASN telah menjangkau sekitar 885 ribu penerima, termasuk di dalamnya guru yang terdampak bencana. Pemerintah juga mempermudah proses penyaluran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, sehingga administrasi menjadi lebih efisien dan guru dapat menerima tunjangan dengan lebih cepat. Ini semua merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mendukung kualitas pembelajaran yang lebih baik.
Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang lebih inklusif.
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga yang berada dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Per 23 September 2026, program ini telah beroperasi di 182 lokasi dengan lebih dari 44.000 siswa terdaftar, dan lebih dari 90 lokasi di antaranya telah menggunakan gedung permanen untuk kegiatan belajar mengajar.