Paus Leo XIV saat ini tengah melaksanakan kunjungan bersejarah selama 11 hari ke benua Afrika, termasuk Aljazair, untuk memperkuat pesan perdamaian serta harmoni antar umat beragama.
Pada hari pertama kunjungan di Aljazair, Paus Leo mengkombinasikan pesan spiritual dengan isu politik yang mendesak. Ia menyerukan agar pemerintah setempat memberikan ruang untuk kehidupan politik yang lebih terbuka dan mengajak pemimpin dunia untuk mengakhiri praktik neokolonial demi terwujudnya perdamaian.
Namun, kunjungan ini tidak lepas dari perhatian publik, terutama mengingat ketegangan yang muncul akibat perbedaan pandangan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait sikap Paus yang menolak intervensi militer terhadap Iran. Insiden bom bunuh diri yang terjadi di dekat Aljir juga menambah kompleksitas situasi yang sudah sensitif.
Setibanya di ibu kota, Paus disambut secara resmi dengan upacara kenegaraan. Ia meluangkan waktu untuk berdoa di Monumen Martir, yang didedikasikan untuk menghormati para korban perjuangan kemerdekaan Aljazair melawan Prancis antara tahun 1954 hingga 1962.
Dalam kesempatan itu, Paus mengingatkan pentingnya pengampunan dalam menyelesaikan ketegangan diplomatik yang menghinggapi hubungan antara Prancis dan Aljazair. Ia menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika dilandasi dengan iktikad untuk saling memaafkan.
“Perjuangan sejati untuk kemerdekaan hanya akan menemukan makna sesungguhnya ketika kedamaian menyentuh hati setiap individu,” ujarnya, seperti yang dilaporkan oleh Middle East Eye pada Rabu, 15 April 2026.
Dalam pidato selanjutnya di hadapan pejabat-pejabat Aljazair, termasuk Presiden Abdelmadjid Tebboune dan para diplomat, Paus menekankan pentingnya memperluas ruang demokrasi di negara tersebut.
“Keberhasilan suatu pemerintahan terletak pada kemampuannya untuk mendorong kerjasama demi kepentingan bersama. Pemerintah tidak seharusnya berfungsi sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan rakyat serta pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Paus juga menambahkan, “Saya mendorong para pemimpin di negara ini untuk tidak takut akan perubahan, serta mendukunglah terciptanya masyarakat sipil yang aktif, dinamis, dan bebas, di mana generasi muda memiliki peran penting dalam membangun harapan baru bagi semua.”
Sejak terjadinya gerakan Hirak yang menggulingkan presiden sebelumnya, Abdelaziz Bouteflika, pada tahun 2019, pemerintah Aljazair sering kali dituduh oleh kelompok pembela hak asasi manusia melakukan pengekangan terhadap oposisi, termasuk penangkapan aktivis, jurnalis, dan pengkritik yang mengekspresikan pandangan mereka.
Beberapa hari menjelang kunjungan Paus, tiga organisasi non-pemerintah internasional, termasuk Human Rights Watch, mengingatkan bahwa isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan beragama harus menjadi bagian dari agenda pembicaraan dengan pemerintah Aljazair.
