Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, baru-baru ini mengumumkan pelaksanaan rekrutmen tahap pertama yang menawarkan 30.000 posisi untuk manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pengelolaan koperasi di tingkat lokal.
Zulkifli menjelaskan bahwa proses seleksi ini terbuka bagi semua lulusan dari program D3, D4, dan S1 dengan semua jurusan, dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. Pendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 dan dapat dilakukan melalui portal resmi yang telah disediakan.
Zulkifli menegaskan bahwa rekrutmen ini akan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tanpa biaya pendaftaran. Para kandidat yang berhasil terpilih sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih akan bekerja di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
“Setelah periode dua tahun bekerja di BUMN, mereka akan mendapatkan pembekalan tambahan. Jika semua berjalan sesuai rencana, mereka akan diterima di Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya.
Zulkifli juga menekankan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pembangunan 30.000 unit Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat selesai pada bulan Juni hingga Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menekankan betapa pentingnya peran manajer koperasi dalam meningkatkan perekonomian desa.
“Negara memanggil para putra-putri terbaik untuk berkontribusi di desa, kelurahan, dan kawasan nelayan. Mari kita pastikan bahwa yang terpilih merupakan sumber daya manusia terbaik demi kemajuan Indonesia,” ungkapnya.
Proses rekrutmen ini akan dikoordinasikan oleh BP BUMN dan didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Di antaranya adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Keuangan.
