Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan terkait temuan PDIP mengenai dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Ia menegaskan bahwa besaran anggaran pendidikan dalam APBN telah disetujui oleh pemerintah dan DPR.
“Jadi, anggaran pendidikan itu adalah 20 persen dari APBN. Pada tahun ini, totalnya mencapai Rp 769,1 triliun, yang merupakan 20 persen dari anggaran keseluruhan. Anggaran pendidikan mencakup berbagai peruntukan,” jelas Teddy saat memberikan keterangan kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Jumat, 27 Februari 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan APBN telah mencapai kesepakatan antara pemerintah dan DPR, termasuk di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Teddy menyoroti bahwa Ketua Banggar DPR berasal dari Fraksi PDIP, yakni Said Abdullah.
“Isi dari anggaran tersebut sudah disepakati bersama pada tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Perlu dicatat, Ketua Banggar juga berasal dari PDIP,” ungkap Teddy.
Teddy menambahkan bahwa anggaran yang telah disetujui tersebut mencakup berbagai peruntukan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Semua hal tersebut, termasuk MBG, merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, PDIP membantah berbagai narasi yang beredar mengenai anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak bersumber dari dana pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa dalam lampiran Undang-undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden terkait APBN, program MBG memang mengalokasikan dana dari pendidikan.
“Dalam lampiran APBN yang tercantum dalam Peraturan Presiden, dinyatakan secara jelas bahwa dari total Rp 769 triliun untuk anggaran pendidikan, sebesar Rp 223,5 triliun digunakan untuk MBG. Hal ini tercantum resmi dalam buku lampiran APBN,” kata MY Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 25 Februari 2026.
“Kami di Komisi X DPR RI merasa perlu memberikan penjelasan yang jelas agar masyarakat memahami kebenaran berdasarkan data yang ada,” tambahnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, juga memberikan tanggapan mengenai isu yang beredar tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap mengambil alih anggaran pendidikan.
