kpkgg
otomotif

BYD Dihadapkan pada Gugatan Rp9,5 Triliun, Ini Rincian Tuntutannya

Jakarta – Gugatan yang berkaitan dengan sengketa merek Denza di Indonesia mencatatkan nilai ganti rugi yang fantastis, mencapai Rp9,515 triliun. Kasus ini melibatkan tujuh perusahaan, termasuk BYD Company Limited serta beberapa entitas bisnisnya di Indonesia, yang kini tengah menghadapi proses hukum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Tuntutan tersebut diajukan oleh PT Raden Reza Adi dan terdaftar dengan nomor perkara 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 8 September 2026. Berdasarkan informasi terbaru dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), proses hukum ini masih berlangsung dan belum sampai pada putusan akhir.

Selain BYD Company Limited, sejumlah tergugat dalam perkara ini mencakup PT BYD Motor Indonesia, PT BYD Auto Indonesia, PT Arista Elektrika Indonesia atau dikenal sebagai BYD Arista, PT Harmoni Target Indonesia yang juga dikenal sebagai BYD Harmony Auto, PT Bumi Hijau Motor atau BYD Haka Auto, serta PT Bipo Teknologi Otomotif yang dikenal sebagai BYD BIPO.

Besarnya tuntutan dalam gugatan ini menjadi salah satu sorotan utama. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai Rp9,515 triliun tersebut adalah jumlah yang diajukan sebagai ganti rugi materiil oleh penggugat, dan bukan merupakan kerugian yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam permohonan yang diajukan, PT Raden Reza Adi meminta agar majelis hakim mengakui mereka sebagai pemilik yang sah dan pemegang hak eksklusif atas merek Denza dengan nomor pendaftaran IDM00117306306 yang terdaftar untuk kelas barang 12 di Indonesia.

Penggugat juga mengklaim bahwa penggunaan merek Denza oleh para tergugat telah melanggar hak atas merek yang mereka akui dimiliki. Namun, klaim ini masih perlu diuji dalam persidangan dan belum bisa dianggap sebagai pelanggaran yang terbukti dalam hukum.

Penggugat tidak hanya meminta ganti rugi dalam jumlah triliunan, tetapi juga mengajukan permohonan agar para tergugat menghentikan semua aktivitas yang dianggap terkait dengan penggunaan merek Denza tanpa izin.

Permohonan tersebut mencakup berbagai kegiatan, seperti impor, produksi, perakitan, distribusi, penjualan, serta promosi kendaraan bermotor yang menggunakan merek Denza.

Lebih lanjut, penggugat juga meminta agar para tergugat tidak memproduksi atau menjual barang yang dianggap mirip dengan merek Denza miliknya.

Jika permohonan ini dikabulkan, maka tuntutan terkait penggunaan merek tersebut dapat berdampak signifikan pada aktivitas bisnis yang terlibat dalam gugatan. Namun, dampak konkret dari putusan tersebut masih belum dapat dipastikan hingga adanya keputusan resmi dari pengadilan.

Related Articles

Back to top button