Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil NTB II, mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam terkait insiden keracunan yang menimpa 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat, 11 September 2026. Insiden ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sari menggarisbawahi bahwa kejadian ini memerlukan perhatian yang sangat serius dan tidak boleh dianggap remeh. Program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak, sehingga aspek keamanan, kualitas makanan, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi fokus utama.
“Saya sangat prihatin dengan insiden keracunan yang dialami oleh ratusan siswa ini. Keselamatan serta kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama kita. Oleh karena itu, penyebab kejadian ini perlu diselidiki secara menyeluruh,” tegas Sari Yuliati.
Ia juga menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. Hal ini mencakup penegakan disiplin dalam penerapan SOP di semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sari menekankan pentingnya penegakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Evaluasi tidak hanya sebatas mencari tahu penyebab insiden ini. Kita juga harus memastikan bahwa seluruh SOP telah dilaksanakan dengan benar. Jika ditemukan kelalaian, maka sanksi yang tegas harus diberikan agar menjadi pembelajaran dan mencegah terulangnya kejadian serupa di tempat lain,” ujarnya dengan tegas.
Sari menambahkan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Ini termasuk pengawasan terhadap kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan secara proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui berbagai instrumen pengawasan yang dimiliki. Kami juga akan mendorong agar pengawasan di daerah dilakukan dengan ketat, sehingga pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah anak yang menerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
“Program MBG seharusnya memberikan manfaat yang nyata, bukan justru menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejadian ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat pengawasan, melakukan perbaikan dalam pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari.
