Mantan PM Ukraina Menilai Tindakan Volodymyr Zelenskyy Kirim Perempuan ke Medan Perang Tidak Rasional
Mantan Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov, memberikan kritik tajam terhadap rencana mobilisasi perempuan ke dalam angkatan bersenjata Ukraina.
Ia bahkan menyampaikan pendapat bahwa Presiden Volodymyr Zelenskyy menunjukkan ketidakrasionalan dengan mendukung gagasan tersebut, terutama di tengah tantangan demografis serius yang dihadapi negara itu.
Isu mobilisasi perempuan mulai mencuat setelah petisi yang meminta perluasan kewajiban militer kepada perempuan tanpa anak muncul di situs resmi Kabinet Menteri Ukraina pada awal bulan ini.
Petisi ini mengusulkan agar semua warga negara, tanpa terkecuali, berkontribusi dalam pertahanan negara, yang dianggap sebagai tanggung jawab bersama seluruh rakyat Ukraina.
Dukungan terhadap ide mobilisasi perempuan juga disuarakan oleh mantan Utusan Khusus Amerika Serikat, Keith Kellogg.
Pada tanggal 24 Agustus, Kellogg menegaskan bahwa perempuan Ukraina seharusnya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan militer, karena mereka dianggap mampu berperang setara dengan pria. Namun, Azarov memandang kebijakan ini dapat memperburuk masalah demografis yang sudah ada.
Menurutnya, melibatkan perempuan dalam konflik bersenjata akan menjadi kerugian signifikan bagi sebuah negara yang telah mengalami angka kematian yang tinggi dan masalah kependudukan yang mendesak.
“Partisipasi perempuan dalam pertempuran adalah kerugian serius,” ungkap Azarov. Ia juga meragukan kemungkinan parlemen Ukraina akan mendukung kebijakan tersebut, mengingat hal itu bisa menjadi tidak populer dan bertentangan dengan kepentingan negara.
Di sisi lain, Ukraina terus menghadapi kekurangan personel militer. Proses mobilisasi sering kali menimbulkan kontroversi, terutama setelah munculnya laporan mengenai tindakan keras yang dilakukan oleh petugas perekrutan terhadap warga yang dipanggil untuk bertugas.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan dugaan penangkapan paksa terhadap pria yang seharusnya memenuhi kewajiban militer. Keadaan ini telah mendorong sejumlah warga untuk menghindari wajib militer, termasuk dengan cara bersembunyi, meninggalkan negara secara ilegal, atau menghindari kantor perekrutan. Situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah Ukraina dalam memenuhi kebutuhan personel militernya.
