Dunia sepak bola saat ini tengah berada dalam sorotan, dengan berbagai perkembangan menarik baik di ranah domestik maupun internasional yang terjadi pada Jumat, 1 Mei 2026.
Isu utama yang mencuri perhatian adalah adanya ketegangan politik yang mulai mengganggu persiapan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Delegasi dari Iran saat ini menghadapi berbagai kesulitan terkait imigrasi yang cukup rumit.
Sementara itu, di tanah air, semangat menyambut ajang baru FIFA ASEAN Cup 2026 semakin menggembirakan, terutama dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah acara bergengsi tersebut.
Di sisi lain, momen-momen dramatis di lapangan hijau, seperti keberhasilan luar biasa Persib Bandung dalam membalikkan keadaan, serta kondisi tim Liverpool yang krusial menjelang pertandingan melawan Manchester United, juga menghiasi berita-berita terhangat yang dibicarakan oleh para penggemar sepak bola di awal bulan ini.
Piala Dunia 2026, yang seharusnya menjadi perayaan terbesar dalam dunia sepak bola, kini tampak dipengaruhi oleh berbagai masalah di luar arena. Isu terkait visa dan politik antarnegara mulai mencuat bahkan sebelum turnamen dimulai secara resmi.
Iran menjadi negara pertama yang merasakan betapa rumitnya regulasi imigrasi dalam turnamen yang akan berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan bahwa Iran tetap akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan dijadwalkan bermain di Amerika Serikat. Ia menganggap keputusan ini sebagai langkah untuk memperkuat solidaritas global melalui sepak bola.
“Saya pastikan Iran akan tampil di Piala Dunia 2026. Dan tentu, mereka akan bermain di Amerika Serikat,” ungkap Infantino, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.
Namun, di balik pernyataan optimis tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda.
Delegasi Iran dilaporkan mengalami sejumlah kendala serius saat berusaha menghadiri Kongres FIFA di Kanada. Sejumlah pejabat, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, ditolak masuk meskipun telah memiliki visa. Penolakan ini diduga terkait dengan keterlibatan individu dalam Islamic Revolutionary Guard Corps, yang oleh pemerintah Kanada dianggap sebagai organisasi teroris.
