Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyoroti pentingnya data kepuasan masyarakat terhadap Polri dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang berlangsung di Komisi III DPR RI.
Sebagai calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komjen Suyudi menegaskan bahwa hasil survei harus diinterpretasikan dengan objektif, tanpa memilih data yang hanya menguntungkan institusi.
Mantan Kapolda Banten yang kini menjabat sebagai Kepala BNN RI ini kemudian memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Litbang Kompas, LSI, dan Indikator Politik.
Berdasarkan survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada Triwulan 2 2026, yang melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi antara 9 hingga 15 April 2026, ditemukan bahwa 82,4% responden optimis kinerja Polri akan meningkat di masa mendatang.
Selain itu, citra Polri menunjukkan peningkatan positif dari 64,4% pada tahun 2025 menjadi 71,5% di tahun 2026. Kepuasan terhadap layanan Polri juga meningkat dari 65,3% menjadi 67,6%, sementara indeks profesionalisme pelayanan naik dari 7,76 menjadi 8,37.
Selanjutnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa pada periode 20 hingga 28 Januari 2025, 71% responden menyatakan kepercayaan mereka terhadap Polri dalam hal penegakan hukum.
“Saya tidak mencampurkan data ini dengan lembaga lain yang kebetulan menggunakan singkatan LSI. Sebagai perbandingan, Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 15 hingga 21 Januari 2026 menunjukkan bahwa 67% responden cukup atau sangat percaya kepada Polri,” ungkap Suyudi di hadapan DPR pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurut Jenderal Suyudi, perbedaan angka yang muncul dari berbagai survei harus dianalisis dengan mempertimbangkan waktu survei, cara pertanyaan disusun, sampel yang diambil, serta metodologi, dan tidak seharusnya dipertentangkan secara sederhana.
Jenderal Polisi yang merupakan lulusan Akpol angkatan 1994 ini menyatakan bahwa hasil-hasil survei tersebut dapat dijadikan sebagai modal awal yang baik untuk dirinya dalam menjabat sebagai pucuk pimpinan Polri hingga tahun 2029 mendatang.
“Sikap saya jelas, angka-angka yang baik merupakan modal yang harus dimanfaatkan, bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, angka yang rendah harus dilihat sebagai peringatan dan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk defensif. Semua hasil survei ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan Polri,” tegasnya.
Namun demikian, Suyudi juga mengakui bahwa pencapaian yang ada di internal Polri harus dipadukan dengan pengalaman yang dialami masyarakat.
Pola pengaduan menunjukkan bahwa aspek penyelidikan, penyidikan, pelayanan, kepastian perkara, integritas, dan penggunaan wewenang masih menjadi area yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan.
“Masyarakat harus didengar dan dihormati, mendapatkan penjelasan yang memadai, serta melihat penerapan aturan dilakukan secara konsisten. Kami perlu mengubah logika yang ada, dari ‘lapor dan menunggu viral’ menjadi ‘lapor, diverifikasi, ditangani, dan diinformasikan tentang perkembangan hingga selesai sesuai hukum’,” jelasnya.
