Parlemen Iran memperkirakan bahwa pendapatan negara dari pengelolaan Selat Hormuz dapat mencapai antara 10 hingga 15 miliar dolar AS, yang setara dengan sekitar Rp258 triliun. Angka ini diungkapkan oleh kantor berita ISNA, yang merangkum wawancara dengan para pejabat terkait.
Seorang anggota presidium parlemen menjelaskan kepada ISNA mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. RUU ini mencakup rencana untuk mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi selat tersebut, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara.
RUU ini diharapkan dapat memperkuat nilai mata uang nasional Iran, rial, dengan mewajibkan kapal asing untuk membayar biaya melalui perwakilan resmi di Iran atau melalui sistem perbankan yang ada di negara tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Iran yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan.
Pada tanggal 13 April, Angkatan Laut Amerika Serikat memulai blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran yang terletak di kedua sisi Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur pengiriman yang sangat vital, mengingat sekitar 20 persen dari pasokan minyak, produk energi, dan gas alam cair dunia melewati area ini.
Amerika Serikat menegaskan bahwa kapal non-Iran akan tetap diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz, selama mereka tidak membayar biaya kepada pihak Teheran. Ini menunjukkan adanya ketegangan yang meningkat antara kedua negara terkait masalah pengelolaan wilayah perairan strategis ini.
Walaupun otoritas Iran belum secara resmi mengumumkan penerapan biaya tersebut, rencana ini telah menjadi topik diskusi di kalangan pejabat. Ini menunjukkan bahwa Iran mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Blokade yang diterapkan oleh AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz dapat berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai sekitar $435 juta (setara dengan Rp7,46 triliun) per hari bagi Iran. Laporan ini diungkapkan oleh Wall Street Journal, yang menyoroti dampak negatif dari ketegangan antara Teheran dan Washington.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa blokade ini mulai berlaku pada hari Senin, dan dikhawatirkan akan semakin mengganggu aliran barang-barang penting seperti minyak, pupuk, dan makanan, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi lebih lanjut di Iran.
Namun, para analis berpendapat bahwa potensi kerugian ekonomi Iran dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor yang tidak pasti. Ini termasuk seberapa efektif blokade AS tersebut dan kemampuan Iran untuk mengalihkan ekspor minyaknya melalui terminal Jask, yang terletak di luar perairan Hormuz.
Kerugian jangka pendek yang mungkin dialami Iran kemungkinan akan diimbangi oleh minyak yang sudah berada di perairan. Hingga akhir Maret, Iran dilaporkan memiliki sekitar 154 juta barel minyak yang terdampar di luar Teluk, yang terkena imbas dari blokade tersebut, menurut data dari Kpler.
Miad Maleki, mantan pejabat di Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS, menyatakan bahwa blokade pelabuhan Iran oleh AS dapat menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $435 juta per hari. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tindakan tersebut terhadap perekonomian Iran.
Perkiraan kerugian ini mencakup sekitar $276 juta dalam ekspor yang hilang, yang sebagian besar berasal dari minyak mentah dan produk petrokimia. Namun, estimasi ini didasarkan pada asumsi bahwa Iran dapat mengekspor 1,5 juta barel minyak per hari dengan harga sekitar $87 per barel, serta mengasumsikan bahwa lebih dari 90 persen dari ekspor tersebut melalui Pulau Kharg, yang terletak di dalam Teluk Persia.
