Perdana Menteri terpilih Hungaria, Péter Magyar, baru saja membuat pernyataan kontroversial mengenai Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam pengumuman yang disampaikan pada hari Senin waktu setempat, Magyar menegaskan bahwa Hungaria akan mengambil langkah untuk menangkap Netanyahu jika yang bersangkutan memasuki wilayah negara tersebut.
Saat ini, Netanyahu sedang diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dengan dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Jalur Gaza. Sebagai negara anggota ICC, Hungaria memiliki kewajiban untuk menahan individu yang menjadi subjek surat perintah tersebut.
Menurut laporan dari Politico, pada April 2025, Hungaria sebelumnya menolak permintaan untuk menangkap Netanyahu saat dia mengunjungi Budapest. Pada masa itu, Perdana Menteri Viktor Orbán, yang merupakan teman dekat Netanyahu, memilih untuk tidak melaksanakan surat perintah tersebut.
Sebelum kunjungan Netanyahu, Orbán juga menyatakan niat Hungaria untuk menarik diri dari keanggotaan ICC. Proses ini, menurut aturan ICC, memerlukan waktu satu tahun untuk berlaku efektif, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi Netanyahu dari kemungkinan penangkapan.
Namun, Péter Magyar yang baru saja terpilih, kini berkomitmen untuk menghentikan proses penarikan diri Hungaria dari ICC paling lambat 2 Juni, setahun setelah pemberitahuan resmi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Keputusan ini menunjukkan perubahan arah yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Hungaria.
Ketika ditanya oleh wartawan mengenai dampak kebijakan ini terhadap rencana kunjungan Netanyahu pada musim gugur mendatang, Magyar menyatakan bahwa dia telah mengkomunikasikan situasi ini langsung kepada Netanyahu.
Magyar menegaskan, “Saya telah jelas menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel bahwa pemerintah Tisza berkomitmen untuk melanjutkan keanggotaan ICC. Jika sebuah negara merupakan anggota ICC dan seseorang yang dicari oleh ICC memasuki wilayah kami, maka orang itu harus ditahan.”
Meskipun begitu, ada beberapa negara yang berpendapat bahwa Hungaria dapat tetap menjadi anggota ICC tanpa harus melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
Misalnya, Prancis berargumen bahwa penangkapan Netanyahu akan bertentangan dengan perjanjian internasional yang ada antara Israel dan negara-negara lain. Pasal 98 dari Statuta ICC mendukung posisinya, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajiban internasional yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik.
Perkembangan ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan pengamat politik internasional. Komitmen Magyar untuk menahan Netanyahu jika dia memasuki Hungaria menunjukkan potensi untuk meningkatkan ketegangan antara Hungaria dan Israel, yang selama ini telah terjalin hubungan yang cukup akrab.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga berdampak pada posisi Hungaria di kancah internasional. Sebagai anggota ICC, Hungaria diharapkan untuk mematuhi hukum internasional yang mengatur kejahatan serius, termasuk kejahatan perang. Ini bisa jadi menjadi tantangan bagi pemerintah Magyar yang kini harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum internasional dan hubungan bilateral dengan Israel.
Netanyahu, yang saat ini menghadapi berbagai tuduhan serius, mungkin akan merespons kebijakan baru ini dengan strategi diplomatik yang lebih hati-hati. Setiap langkah yang diambilnya ke depan akan diawasi dengan ketat, baik oleh masyarakat internasional maupun oleh pemerintah Hungaria sendiri.
Lebih lanjut, langkah terbaru Magyar juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana negara-negara anggota ICC lainnya akan merespons situasi ini. Apakah mereka akan mendukung tindakan Hungaria atau justru akan mengkritiknya? Ini adalah isu yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Dari sudut pandang hukum, ada beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan. Jika Hungaria benar-benar melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, ini akan menjadi preseden baru dalam penegakan hukum internasional. Namun, jika negara lain memilih untuk tidak melakukannya, hal ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas ICC sebagai lembaga penegakan hukum global.
Dengan pernyataan dan tindakan yang diambil oleh Péter Magyar, dunia saat ini menyaksikan perubahan besar dalam kebijakan politik Hungaria. Keputusan untuk tetap menjadi anggota ICC dan berkomitmen untuk menahan Netanyahu jika dia memasuki wilayahnya menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini berusaha untuk mengambil sikap tegas terhadap masalah hukum internasional.
Dalam waktu dekat, kita akan melihat bagaimana perkembangan ini akan memengaruhi hubungan diplomatik di Eropa dan bagaimana negara-negara lain akan menanggapi langkah yang diambil oleh Magyar. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi Hungaria dalam arena politik internasional? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan ini.
