Kasus dugaan penipuan yang melibatkan Suster Natalia belakangan ini menarik perhatian publik dan memicu gelombang simpati yang signifikan. Peristiwa ini terungkap setelah dana umat Katolik yang dikelolanya dalam jumlah besar dilaporkan hilang akibat tindakan oknum pegawai dari bank milik negara.
Kerugian yang mencapai Rp28 miliar menjadikan kasus ini bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga menyinggung aspek kemanusiaan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.
Suster Natalia diketahui menyimpan dana tersebut di salah satu bank BUMN. Namun, dana tersebut disalahgunakan oleh pimpinan cabang bank melalui skema penipuan yang sangat merugikan pihaknya.
Kasus ini semakin viral setelah kisahnya dibagikan melalui sebuah podcast, yang kemudian menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
Menanggapi situasi ini, pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea juga memberikan tanggapan. Ia dikenal sebagai sosok yang sering membantu masyarakat yang menghadapi masalah hukum.
Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Hotman mengungkapkan pandangannya mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus ini.
“Secara perdata, tindakan pegawai adalah tanggung jawab atasannya,” ujar Hotman Paris, yang dikutip pada Senin, 20 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memiliki tanggung jawab terhadap tindakan pegawainya, terutama jika pelaku masih berstatus karyawan aktif saat kejadian berlangsung.
Namun, dalam praktiknya, biasanya pihak bank akan menunggu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebelum memberikan kompensasi kepada nasabah.
Menurut Hotman, langkah ini diambil untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan wewenang atau korupsi jika pembayaran dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Situasi ini tentunya membingungkan, terutama bagi korban yang mendambakan kepastian dan keadilan dengan segera.
Hotman Paris lebih lanjut menyarankan agar pemerintah melakukan intervensi untuk mempercepat penyelesaian kasus ini. Ia bahkan secara terbuka meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia agar proses pengembalian dana dapat dilakukan dengan cepat.
“Jika ingin jalur cepat, seharusnya Bapak Presiden RI memerintahkan Danantara, sebagai pemegang saham mayoritas bank BUMN, untuk segera mengembalikan dana nasabah meskipun belum ada keputusan pengadilan,” ungkap Hotman Paris.
