Pakar kebijakan publik, Prof Andy Fefta Wijaya, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Operasi Ketupat 2026 dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari sinergi dan kolaborasi antar sektor yang berfungsi dengan baik.
Sebagai akademisi di Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya, ia menegaskan bahwa pencapaian Operasi Ketupat 2026 di tingkat nasional tidak terlepas dari penerapan model tata kelola kolaboratif yang terintegrasi di berbagai sektor.
Ia berpendapat bahwa pendekatan tradisional yang masih mengandalkan koordinasi administratif dan sektoral kini sudah tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran.
Untuk itu, diperlukan sebuah model yang lebih responsif dan sistematik, yaitu kolaborasi Governance Plus Multi Helix (GPMH), yang ia usulkan sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan kebijakan publik.
“Kolaborasi Governance Multi Helix adalah pendekatan yang menyatukan aktor dari negara dan non-negara dalam sebuah ekosistem kebijakan yang berbasis pengambilan keputusan bersama, guna menghadapi berbagai masalah publik yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral,” ungkap Andy kepada awak media pada Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Operasi Ketupat 2026, konsep ini tercermin melalui keterlibatan berbagai pihak secara simultan dan saling terintegrasi, termasuk pemerintah (Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah), sektor bisnis (operator transportasi, pengelola jalan tol, penyedia energi), masyarakat, akademisi, dan media.
Menurutnya, keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa ketika semua aktor beroperasi dalam satu ekosistem kebijakan yang terhubung, negara bisa mengelola kompleksitas dengan lebih efektif, tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu bersikap prediktif dan adaptif.
“Selama ini, tantangan utama yang kita hadapi adalah ego sektoral dan fragmentasi data di antara lembaga-lembaga. Namun, dalam Operasi Ketupat 2026, mulai terlihat adanya integrasi sistem, kesamaan visi, dan pembagian peran yang lebih jelas. Ini menunjukkan bahwa pendekatan Multi Helix bukan hanya sebuah konsep, melainkan juga aplikatif dan terbukti efektif,” jelasnya lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa penguatan integrasi data nasional, sistem kendali terpadu, serta pengelolaan berbasis koridor wilayah adalah faktor-faktor penting yang memperkuat pelaksanaan model tersebut di lapangan.
Ke depan, Andy meyakini bahwa kolaborasi Governance Plus Multi Helix ini dapat dijadikan model tata kelola nasional untuk berbagai sektor strategis lainnya, terutama dalam menghadapi masalah publik yang bersifat kompleks dan melibatkan lintas batas kewenangan.
