Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari akan dialokasikan secara merata kepada semua mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa insentif ini sebelumnya diberikan dalam bentuk sewa untuk mendanai fasilitas yang dibangun oleh masyarakat, seperti lahan, bangunan, serta peralatan memasak dan alat makan.
“Insentif ini awalnya dikenakan biaya Rp2.000 per porsi. Kami menyaksikan banyaknya orang yang berupaya untuk memperbanyak penerima manfaat, yang jumlahnya bisa mencapai 4.000 hingga 4.200 orang. Jika dihitung, total insentif bisa mencapai Rp8 juta atau lebih per hari. Namun, ada juga yang jumlahnya lebih sedikit. Setelah evaluasi, kami memutuskan untuk menetapkan insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari, dengan standar 3.000 penerima,” ungkap Sony, sebagaimana dilaporkan pada 6 Maret 2026.
Ia juga menegaskan bahwa SPPG diperbolehkan untuk melayani hingga 2.500 penerima manfaat, asalkan dilengkapi dengan seorang juru masak atau chef yang kompeten.
“Fokus kami adalah pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Oleh karena itu, jumlah penerima manfaat kami kurangi dengan tujuan meningkatkan kualitas makanan yang disajikan,” tambahnya.
Sony menekankan pentingnya setiap SPPG untuk menolak bahan-bahan yang tidak memenuhi standar kualitas dan tidak layak untuk dikonsumsi.
“Sebagian besar insiden terkait keamanan pangan terjadi akibat pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Misalnya, jika ikan yang dikirim pada jam 6 sore tidak diperiksa kesegarannya oleh petugas, itu berpotensi menimbulkan masalah. Jika ada ayam yang berwarna mencurigakan, itu harus langsung ditolak,” jelasnya.
Selain berfokus pada kualitas dan kandungan gizi, BGN berkomitmen untuk terus mengadaptasi dan memperbaiki dinamika yang ada, guna meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami melakukan langkah-langkah ini agar seluruh proses berjalan dengan baik. Proses yang benar akan menghasilkan hasil yang baik pula. Kami terus melakukan kajian dan evaluasi, salah satunya dengan menghentikan sementara SPPG yang fasilitasnya tidak memenuhi syarat, yang dapat menyebabkan kejadian keracunan pangan,” tuturnya.
