Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib memberikan tanggapan terhadap hasil survei yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kategori kinerja terburuk.
Politisi dari Partai Golkar ini menekankan bahwa riset dan survei seharusnya berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan yang didasarkan pada pendekatan ilmiah, objektif, dan terukur. Ia mengingatkan bahwa seharusnya tidak ada pengalihan fungsi lembaga riset menjadi sarana untuk menyerang karakter atau pribadi seseorang.
Ia juga menyayangkan jika lembaga-lembaga riset terkesan lebih mementingkan popularitas dan perhatian publik, sehingga mengesampingkan tradisi akademis, metodologi penelitian yang valid, serta fakta-fakta tentang keberhasilan kinerja yang sesungguhnya.
Ahmad Labib berpendapat bahwa setiap survei atau riset yang mengklaim sebagai ilmiah harus memiliki kriteria yang jelas, metodologi yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
“Penilaian terhadap seorang menteri seharusnya tidak hanya mengandalkan persepsi kualitatif yang rentan akan bias kepentingan atau pengaruh dari media sosial. Sebaliknya, penilaian tersebut perlu didasarkan pada analisis statistik yang valid serta indikator kinerja utama (KPI) yang objektif,” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, parameter untuk survei yang dapat dipercaya harus memenuhi setidaknya empat syarat dasar, yaitu:
– Keterukuran populasi dan sampel yang representatif.
– Kejelasan indikator capaian kinerja yang bersifat kuantitatif.
– Keterujian alat analisis data yang digunakan.
– Independensi lembaga riset yang terhindar dari agenda politik dan pencitraan yang tidak sesuai.
Ahmad Labib menegaskan bahwa data objektif serta pencapaian nyata yang ditunjukkan oleh Bahlil Lahadalia justru berlawanan dengan narasi yang muncul dari survei tersebut.
“Dari data resmi Kementerian ESDM, dapat terlihat bahwa di bawah kepemimpinan Bahlil, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp138,40 triliun, yang setara dengan 108,56 persen dari target sebesar Rp127,48 triliun. Selain itu, Kementerian ESDM juga berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025,” ungkapnya.
Tren positif ini terus berlanjut, di mana hingga Juli 2026, PNBP Kementerian ESDM telah mencapai Rp96,26 triliun, atau 70,69 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp136,18 triliun.
