Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) sebaiknya dilihat sebagai salah satu masukan dalam evaluasi kinerja pemerintah. Hal ini penting agar penilaian terhadap kinerja pejabat publik dapat dilakukan dengan lebih komprehensif.
“Setiap hasil survei memiliki indikator dan metodologi yang berbeda. Oleh karena itu, hasil tersebut harus dipahami dengan proporsional dan ditempatkan dalam konteks yang sesuai,” ungkap Dave Laksono dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Namun, berkaitan dengan penilaian terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Dave menekankan pentingnya untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang telah diterapkan. Ini mencakup upaya dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta memacu hilirisasi sumber daya alam yang ada.
“Agenda tersebut sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memastikan ketersediaan energi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian yang telah diraih harus dilihat secara objektif, dengan tetap mempertimbangkan tantangan yang masih ada dan dampak kebijakan terhadap masyarakat,” jelasnya.
Dave juga menyatakan bahwa semua pihak perlu menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan konsistensi dalam kebijakan, investasi yang memadai, serta koordinasi di antara berbagai sektor.
“Dalam hal ini, hasil yang dicapai tidak hanya dapat diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan dalam meningkatkan kapasitas industri domestik, menjaga pasokan energi, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Dave menyoroti bahwa hasil survei tersebut bisa menjadi alat refleksi untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dipahami dan dirasakan oleh masyarakat luas.
“Keberhasilan seorang pejabat publik tidak hanya diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata kebijakan dalam memenuhi kebutuhan publik,” tegasnya.
Karena itu, Dave menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri sebaiknya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk capaian program, efektivitas kebijakan, dan manfaat yang dihasilkan.
“Pendekatan semacam ini sangat penting agar evaluasi tidak hanya mengandalkan persepsi, tetapi juga mempertimbangkan hasil kerja yang nyata serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya dengan tegas.
Dave meyakini bahwa setiap masukan dari masyarakat dapat menjadi pendorong yang kuat untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara berkelanjutan.
“Yang paling utama adalah agar seluruh jajaran kabinet tetap fokus menjalankan tugas serta menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kepentingan nasional,” tutupnya.
