Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan adanya praktik ‘lidi kotor’ yang terjadi di dalam kementeriannya, yang ia kaitkan dengan fenomena deep state. Pernyataan ini diungkapkan setelah ia menemukan serangkaian kejanggalan dalam draft laporan audit internal yang diterimanya.
Dody menjelaskan, awalnya ia hanya diberikan draft dalam bentuk presentasi singkat. Namun, isi dari dokumen tersebut mengundang kecurigaan, sehingga ia meminta laporan lengkap untuk ditelaah lebih mendalam. Setelah membaca dokumen secara menyeluruh, Dody menilai bahwa banyak poin yang disampaikan tidak didukung oleh bukti yang memadai.
“Saya menerima draft awal yang hanya berupa foto, sekitar dua atau tiga lembar. Namun, saat membaca presentasi itu, ada sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman,” jelas Dody.
Menurutnya, kejanggalan tersebut bukan hanya terletak pada substansi laporan, tetapi juga pada arah audit yang tampak menyimpang dari tujuan awal yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa audit yang seharusnya memfokuskan diri pada dua direktur jenderal, justru malah mengarah kepada dirinya sebagai menteri.
“Terdapat banyak keanehan dalam laporan tersebut. Menurut pandangan pribadi saya, hampir semua yang dibahas tidak memiliki bukti yang kuat,” tuturnya.
Dody mengaitkan situasi ini dengan fenomena deep state yang sebelumnya juga diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari praktik tersebut.
“Dalam hal ini, teman-teman media, inilah yang sering diungkapkan oleh Pak Prabowo, tentang keberadaan deep state. Saya adalah salah satu yang terkena dampaknya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dody menyatakan bahwa kondisi internal kementeriannya belum sepenuhnya bersih. Ia menggunakan istilah ‘lidi kotor’ untuk menggambarkan adanya oknum yang diduga berusaha merusak sistem dari dalam.
“Permasalahannya adalah, sapu ini tidak sepenuhnya bersih. Lidinya masih kotor. Setelah lidi kotor ini berusaha menyerang saya, itu saja,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa praktik semacam ini merupakan tantangan besar dalam upaya reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, fenomena deep state tidak hanya ada, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pemerintahan serta efektivitas kebijakan publik.
“Secara jujur, Bapak-Ibu sekalian, saya hanya mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Deep state itu benar-benar ada di semua pemerintahan, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum,” tegasnya.
