Jakarta – Nusron Wahid tidak dapat hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di KPK. Akibat ketidakhadirannya, KPK memutuskan untuk menjadwalkan ulang pemanggilan Menteri ATR/BPN tersebut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan alasan di balik ketidakhadiran Nusron Wahid dalam panggilan tersebut.
“Beliau telah mengirimkan surat yang mengonfirmasi ketidakmampuannya untuk hadir di pemeriksaan hari ini, dikarenakan ada agenda lain yang harus dihadiri di internal Kementerian ATR/BPN,” jelas Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (7/10/2026).
Budi juga menekankan pentingnya keterangan dari Nusron bagi para penyidik. Ia menyatakan bahwa informasi dari Nusron Wahid (NW) dapat memberikan kejelasan dalam kasus ini.
“Dari keterangan yang diberikan, penyidik dapat melakukan analisis dan telaah lebih lanjut untuk menentukan apakah ada pihak lain yang memiliki peran penting selain mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.
Selain itu, para penyidik KPK tengah menyelidiki aliran uang serta rangkaian perintah yang terkait dengan kasus dugaan suap ini.
Budi menambahkan, penyidik juga mendalami mengenai uang yang disita yang tidak terkait dengan suap untuk pengurusan HGB.
“Dikarenakan diduga uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pertanahan, tetapi juga melibatkan penerimaan lain yang dicurigai sebagai setoran internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” jelasnya lebih lanjut.
Budi meminta Nusron Wahid (NW) untuk bersikap kooperatif dalam proses ini. Namun, ia belum memberikan informasi mengenai kapan Nusron akan dipanggil kembali.
“Kami mengimbau agar dalam penjadwalan ulang mendatang, Saudara NW dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik. Pada prinsipnya, setiap keterangan dari saksi atau pihak lain adalah untuk membantu penyidik dalam mengungkapkan kasus ini secara terang benderang,” tuturnya.
