Sebanyak 65 rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah Jawa Barat, bersamaan dengan sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta, telah menjalin kolaborasi secara resmi untuk memperkuat upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Kesepakatan ini bertujuan untuk memudahkan akses layanan medis bagi warga tanpa terhalang oleh batasan wilayah administratif.
Melalui inisiatif kolaboratif ini, diharapkan masyarakat dapat terus mengakses layanan rumah sakit, bahkan ketika mereka berada di luar daerah asalnya.
Kebijakan ini juga ditujukan untuk membantu warga Jawa Barat yang mengalami kesulitan dalam hal biaya pengobatan, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan, termasuk dalam hal akses layanan kesehatan.
Menurutnya, masalah administrasi dan keterbatasan biaya seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita dalam keadaan sulit, sementara kita seolah-olah tidak peduli,” ujar KDM saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan dengan berbagai rumah sakit daerah, pusat, dan swasta di Kantor Wali Kota Depok, pada Jumat (9/10/2026).
Berbagai rumah sakit pemerintah pusat yang terlibat dalam kolaborasi ini mencakup Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Inisiatif ini juga melibatkan rumah sakit rujukan pemerintah pusat yang menyediakan layanan khusus, termasuk RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, serta RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.
Dari sektor swasta dan nonpemerintah, rumah sakit yang berpartisipasi antara lain Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, dan RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie.
Dedi Mulyadi, atau KDM, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari perubahan pendekatan pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
